Image of PEMBUKTIAN UNSUR PERSETUJUAN (CONSENT) DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN MODUS JASA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG )

Skripsi

PEMBUKTIAN UNSUR PERSETUJUAN (CONSENT) DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN MODUS JASA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG )

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pembuktian Unsur Persetujuan (Consent) dalam Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Jasa Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG). Kemajuan teknologi mempermudah terjadinya tindak pidana pornografi, salah satunya melalui modus jasa prostitusi online. Dalam perkara ini, pembuktian unsur persetujuan (consent) menjadi elemen penting dalam analisis putusan pengadilan. Penulis dalam skripsi ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana persetujuan (consent) dalam Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG; dan (2) Bagaimana pembuktian dalil persetujuan (consent) dalam tindak pidana pornografi dengan modus jasa prostitusi online dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan teori pembuktian dalam hukum pidana. Data dianalisis berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menilai unsur persetujuan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai persetujuan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, terkait keabsahan bukti digital dan elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana. Selain itu, hakim menerapkan prinsip bahwa persetujuan yang diberikan karena paksaan, tekanan ekonomi, atau ketidakberdayaan tidak memenuhi unsur persetujuan yang sah dalam tindak pidana pornografi. Secara non-yuridis, hakim juga memperhatikan kondisi sosial korban, kerentanan ekonomi, ketidaksetaraan posisi, dan unsur eksploitasi yang memengaruhi validitas persetujuan tersebut. Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG mempertegas bahwa perlindungan korban, kepentingan umum, serta moralitas masyarakat merupakan hal yang harus dikedepankan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi berbasis digital dengan modus prostitusi online. Kata Kunci : Pornografi, Persetujuan (Consent), Pembuktian, Ratio Decidendi.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507006343T185752T1857522025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1857522025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xi, 150 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
363.470 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Tindak Pidana Pornografi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
TitleEditionLanguage
RATIO DECIDENDI TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 158/PID.SUS/2021/PN.BIT DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 129/PID.SUS/2021/PN.KPH)-id
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL TWITTERid
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIALid
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFIid
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANGid
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE ANAK DI BAWAH UMURid
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CRP DAN PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN PWT)id
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment