Image of KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN ANGGARAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEUANGAN DAERAH

Skripsi

KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN ANGGARAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEUANGAN DAERAH

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan format sistematika yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah? Dan Bagaimana akibat hukum apabila kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah ditolak oleh DPRD?. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah ditolak oleh DPRD. Teknik penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah adalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) ukuran, sehingga didapatlah ukuran mengenai terpenuhinya kewajiban gubernur dalam LKPJ terkait akhir tahun anggaran, hanya saja terhadap pengaturan tersebut belum mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum yang harus diberlakukan dalam muatan peraturan perundang-undangan. Dan, akibat hukum apabila kewajiban LKPJ gubernur terkait akhir tahun anggaran dalam rangka pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah pada akhirnya ditolak oleh DPRD, adalah berupa pemberian rekomendasi oleh DPRD yang berupa saran sebagai bentuk penolakan dengan catatan atau perbaikan.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407003521T145714T1457142024Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1457142024
Publisher
Indralaya : Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.083 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum pajak
Prodi Hukum Administrasi Negara
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment