The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD

Skripsi

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD

Azis, Miftakhul - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terhadap sistem pemilu Indonesia. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikumpulkan dari literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) didasari prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas dan mencegah kekosongan hukum, sekaligus mendorong reformasi pemilu yang lebih adil. Argumentasi Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas sistem pemerintahan dengan prinsip keadilan pemilu, sehingga ambang batas tidak boleh diterapkan secara permanen tanpa evaluasi ilmiah dan partisipatif. Implikasinya, DPR dan Pemerintah wajib merevisi ambang batas secara ilmiah, partisipatif, dan transparan sebelum 2029. Kegagalan revisi dapat menyebabkan norma inkonstitusional, menciptakan ketidakpastian hukum, dan merusak kredibilitas negara. Putusan ini krusial bagi reformasi demokrasi elektoral Indonesia. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusional Bersyarat, Parliamentary Threshold, Pemilihan Umum, Representasi Politik.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507006206T185453T1854532025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1854532025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
x, 101 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Putusan Mahkamah Konstitusi
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related
TitleEditionLanguage
KEBERLAKUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PIHAK KETIGA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015id
PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS ASAS PROPORSIONAL TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019)id
File Attachment
  • PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search