Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Skripsi

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Susanty, Sari Aprilya Rahmadani - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5

ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dilakukan penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi?, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha di masa mendatang?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui perundangan dan studi kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha pasca pengesahan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kurang optimal dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang dan sanksi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. 3) Kebijakan hukum pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha harus dilakukan baik itu pada pemerintah maupun pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Penerapan Hukum Pidana; Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2407003427	T145847	T1458472024	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1458472024
Publisher: Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024
Collation: xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 345.024 07
Content Type: Text
Media Type: unmediated
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Prodi Magister Ilmu Hukum
Penerapan Hukum Pidana
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: KA

Other version/related

Title	Edition	Language
SINERGITAS ANTAR APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT EKSEKUTABILITAS PUTUSAN IN KRACHT PHI		id
PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL		id
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS DILIHAT DARI KEBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2023		id

File Attachment

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Comments

You must be logged in to post a comment