Image of RASIONAL HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI PERSPEKTIF PEMULIHAN KORBAN

Skripsi

RASIONAL HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI PERSPEKTIF PEMULIHAN KORBAN

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi rasional hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ganti kerugian dan menggunakan upah minimum setempat sebagai acuan atau patokan penentuan besaran jumlah ganti kerugian serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai rasional hakim dalam menjatuhkan pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dari perspektif pemulihan korban dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam pemenuhan ganti kerugian dari perspektif praperadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini berupa rasional hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ganti kerugian tidak hanya mempertimbangkan objek praperadilan sebagaimana Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 saja, melainkan hakim juga mempertimbangkan adanya ketentuan pada Pasal 95 ayat (1), (4), dan (5) KUHAP. Selain itu rasional hakim dalam menggunakan upah minimum setempat sebagai acuan atau patokan untuk menentukan besaran jumlah ganti kerugian dianggap tepat dan adil karena upah minimum setempat didasarkan pada standar kebutuhan hidup yang layak dalam suatu wilayah tertentu yang kemudian diumumkan dan ditetapkan melalui keputusan gubernur, dengan tetap memperhatikan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai batasan besaran jumlah ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang memuat bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban salah tangkap meliputi ganti kerugian dan rehabilitasi.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407003260T144987T1449872024Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1449872024
Publisher
Indralaya : Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.075 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Perlindungan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment