Skripsi

KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN

---

Penilaian

---

Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka di analisa bagaimana Pelaksanaan Kewenangan BPD dalam menyusun APBDesa Di Kecamatan keluang, Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam penyusunan ABDesa di Kecamatan Keluang dan akibat hukum apabila BPD tidak menjalankan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan statute aproach dan Socio Legal Research. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa (1). Kewenangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) diatur berdasarkan peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa serta mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Keluang berdasarkan 3 (tiga) Tahap yaitu :Tahap Pesiapan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan. (2). Kendala-Kendala BPD Desa Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung dalam melaksanakan Kewenangannya dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa yaitu :Sumber Daya BPD,Hubungan Kerja sama BPD dan Kepala Desa, Anggaran Penyelenggara Kewenangan dan Fungsi BPD dan Infrastruktur kantor BPD.(3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melaksanakan Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawabnya secara menyeluruh baik itu pertanggung jawaban jabatan maupun pertanggung jawaban pribadi dapat mengarah pada proses pemberhentian sebagai anggota BPD. Kata kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDes).

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2407003244	T145388	T1453882024	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1453882024

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024

Collation

xv, 130 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

352.407

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Magister Ilmu Hukum
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

KA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment