Image of PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG)

Skripsi

PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insolvensi, yaitu putusan pailit dan Berita Acara Rapat Kreditor yang menyebutkan tanggal dimulainya masa insolvensi berbeda dengan tanggal putusan pailit. Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam menentukan kewenangan pengajuan permohonan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas pada tesis ini adalah: 1) Bagaimana penentuan masa insolvensi sebagai dasar kreditor separatis mengajukan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan (UUHT)? 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT apabila terdapat dokumen tertulis dari Pengadilan Niaga yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit? Bagaimana seharusnya pengaturan penentuan masa insolvensi yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa terdapat perselisihan para pihak yang diakibatkan adanya dokumen tertulis dari pengadilan niaga yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum mengenai penentuan masa insolvensi yang menjadi dasar kewenangan dalam mengajukan permohonan lelang. Rekomendasi dari penelitian ini adalah mengembalikan prinsip awal dari pasal a quo, di mana hanya digunakan 3 (tiga) penyebab terjadinya harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi, yaitu jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak diperlukan dokumen tertulis lainnya. Kata Kunci: Hak Tanggungan; Insolvensi; Kepailitan; PKPU.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407003490t145692t1456922024Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
t1456922024
Publisher
Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xiv, 169 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
347.075 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Lelang Eksekusi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment