Skripsi

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO Insan, Birul 02011182126026 xvii, 188 hlm.; ilus.; tab, 29 cm Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2025 Prodi Ilmu Hukum, Sistem politik dan konstitusi Indonesia 342.598 7

---

Penilaian

---

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga negara dan menganut prinsip checks and balances. Fenomena 2 (dua) periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat menarik untuk dikaji mengenai penerapan prinsip checks and balances ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam sistem demokrasi di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan prinsip checks and balances semakin relevan setelah amandemen UUD 1945, yang memberikan fondasi hukum yang lebih kuat bagi penerapannya. Implementasi prinsip ini pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan dinamika yang kompleks. Hubungan antara Presiden dan DPR dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat kolaborasi yang cukup buruk dalam proses legislasi dan pengawasan. Dan terdapat catatan kritis, seperti dominasi inisiatif pembuatan undang-undang oleh eksekutif dan kecenderungan DPR untuk menjadi sekadar pendukung kebijakan pemerintah tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo hampir tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh dinamika politik koalisi yang mempengaruhi independensi DPR sebagai lembaga legislatif.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507004922	T181207	T1812072025	Central Library (REFRENCE)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1812072025

Publisher

Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025

Collation

xvii, 188 hlm.; ilus.; tab, 29 cm 2025

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

342.598 7

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

other (computer)

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
Sistem politik dan konstitusi Indonesia

Specific Detail Info

,

Statement of Responsibility

HUSN

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment