Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG_UNDANG

Skripsi

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG_UNDANG

Sihombing, Paris Joshua Hamonangan - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5

Pada tahun 2021 dilakukan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam waktu 2 tahun. Selama masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2022 Presiden mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang pencabutan Undang-Undang Cipta kerja. Akibatnya objek putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hilang, dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu dan implikasinya terhadap hubungan antar lembaga negara, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. UUD NRI 1945 tidak memberikan secara langsung Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu begitu juga di dalam UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan tafsir terhadap konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap perppu, dan berimplikasi terhadap hubungan antar lembaga negara dengan Presiden dan DPR.

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507005441	T182530	T1825302025	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1825302025
Publisher: Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation: xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 340.07
Content Type: Text
Media Type: unmediated
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Prodi Ilmu Hukum
Pengganti Undang-Undang
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: KA

Other version/related

Title	Edition	Language
PERATURAN KEPAILITAN : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1998		id
EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.		id
KIAT MEMAHAMI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022TENTANG CIPTA KERJA		id

File Attachment

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG_UNDANG

Comments

You must be logged in to post a comment