Skripsi

KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT

---

Penilaian

---

Secara sederhana pengertian tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pengaturan terkait larangan kepemilikan tanah absentee dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan agar tanah pertanian dapat tetap produktif, tidak terlantar dan tidak terjadinya perbudakan bagi buruh tani. Tetapi disisi lain, masyarakat setempat tidak keberatan dengan adanya pembeli tanah pertanian miliknya diluar dari kecamatan lokasi tanah karena dianggap menghasilkan keuntungan silang ditengah masyarakat dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi saat ini apa yang dikhawatirkan Pemerintah tidak terjadi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan data pendukung wawancara terhadap stakeholder yang bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih ada kepemilikan atas tanah absentee ditengah masyarakat (diluar pengecualian atas kepemilikan tanah pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977), terutama disektor perkebunan plasma kelapa sawit. Hingga saat ini tidak ada penghapusan atau pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah selaku pelaksana kebijakan atas tanah absentee yang dimiliki masyarakat. Badan Pertanahan Nasional selaku penanggung jawab terhadap peralihan hak atas tanah tetap memproses peralihan dengan beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi pemohon selaku pembeli tanah pertanian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini direkomendasikan agar Pemerintah harus tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi jika memang terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, maka Pemerintah seharusnya juga tidak ragu untuk merevisi aturan tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507005251	T179390	T1793902025	Central Library (References)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1793902025

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025

Collation

xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum Kenotarisan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

KA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment