The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Skripsi

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Suci, Ulan - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana mengaku tidak mengakui memiliki aset, sehingga diperlukan pidana penjara pengganti untuk menjamin efek jera. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada urgensi pengenaan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan Negara kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, serta pengaturan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan di masa yang akan datang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum, mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi antara berbagai aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dalam putusan perkara korupsi di Palembang diterapkan sebagai upaya pemulihan keuangan negara berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan prinsip proporsionalitas dan sanksi pengganti pidana penjara jika tidak dibayar. Untuk optimalisasi ke depan, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, termasuk revisi PERMA No. 1 Tahun 2020, agar lebih fleksibel dan adil, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang restoratif dan preventif dalam strategi nasional pemberantasan korupsi.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507004263T179235T1792352025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1792352025
Publisher
Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search