Skripsi

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

---

Penilaian

---

Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, ditemukan bahwa Peraturan Daerah memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah atau legislatif act. Sementara itu, Peraturan Menteri adalah produk hukum yang dibentuk oleh pejabat eksekutif tanpa keterlibatan legislatif, atau eksekutif act, dan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam hierarki hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sehingga secara kedudukan berada di bawah Peraturan Daerah. Meski demikian, dalam praktiknya Peraturan Menteri kerap mengatur norma eksternal yang berdampak luas dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dengan Peraturan Daerah dan menjadi salah satu penyebab overregulation. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penghapusan Peraturan Menteri sebagai instrumen normatif yang mengatur norma eksternal. Pengaturan tersebut seharusnya dialihkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, sedangkan norma yang bersifat internal administratif dapat diakomodasi melalui Instruksi Menteri. Penataan ini diharapkan dapat memperjelas struktur hierarki peraturan perundang-undangan, menghindari tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, serta memperkuat sistem hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Otonomi Daerah.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507004241	T179229	T1792292025	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1792292025

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025

Collation

xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

Text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment