Skripsi
KERJASAMA OMBUDSMAN RI DAN OMBUDSMAN PARLEMEN DENMARK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
Penelitian ini membahas mengenai kerja sama bilateral antara Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Parlemen Denmark dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai bagian dari amanat konstitusi dan komitmen internasional Indonesia dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan, penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dan hambatan struktural dalam mengakses layanan publik yang layak, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya pemahaman aparatur terhadap kebutuhan spesifik kelompok ini. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi salah satu alternatif strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada dinamika kerja sama kedua institusi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan menggunakan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), yang bertujuan untuk memahami bagaimana kerja sama ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas, efektivitas, serta adaptabilitas sistem pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut menghasilkan dua output utama, yaitu penguatan kapasitas internal Ombudsman RI melalui program pelatihan dan pertukaran praktik baik, serta penyusunan buku panduan layanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas. Kedua hasil ini mencerminkan kontribusi konkret kerja sama lintas negara dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang tidak hanya lebih inklusif dan partisipatif, tetapi juga berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kata kunci: Ombudsman, Kerjasama internasional, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Fungsionalisme Struktural, Indonesia, Denmark.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2507004033 | T178462 | T1784622025 | Central Library (Reference) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available