Skripsi

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN

---

Penilaian

---

Penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang terbukti secara sah melakukan gratifikasi. Perbuatan tersebut bukan hanya merugikan negara namun merugikan kepentingan masyarakat. Adapun beberapa rumusan masalah yakni Bagaimana pengaturan hukum kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan?, bagaimana pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus- tpk//2022/pt.plg?, dan bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan di masa mendatang?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perUndang- Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah terletak pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan Jaksa wewenang sebagai penyelidik dan penyidik pada perkara korupsi dan dapat digunakan apabila memberantas mafia tanah dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah. Pemberantasan mafia tanah melalui putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk/2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus- tpk/2022/pt.plg mengalami hambatan yakni, hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Jaksa dalam menindak mafia tanah khusunya dalam putusan yakni substansi hukum (legal substance ) yakni SOP dari Badan Pertanahan Nasional apalagi dalam perkara yang digunakan peneliti Terdakwa dalam kedua putusan merupakan PNS Badan Pertanahan Nasional yang tentunya terdapat upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh terdakwa untuk menghambat atau menghalangi jaksa penyidik untuk menemukan barang bukti dan tersangka. Pengaturan kewenangan Kejaksaaan dalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyelidik, dan penyidik dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau dalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang dalam kedua putusan peneliti. Kata kunci: Kejaksaan, Kewenangan , Pertanahan

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2407002468	T142953	T1429532023	Central Library (References)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1429532023

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Hukum, Kejaksaan., 2023

Collation

xv, 108 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Kejaksaan
Prodi Magister Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

KA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment