The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Skripsi

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

T1427752024 - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Kebijakan memberikan jaminan atas perlindungan hukum untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi tenaga honorer yang saat ini dinyatakan lolos seleksi ujian dan dinyatakan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki kesulitan untuk diterima karena prinsip keadilan tidak dapat masuk di dalamnya bahkan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi berpuluh tahun karena kurangnya perhatian pemerintah pada pegawai honorer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada para honorer untuk mengikuti seleksi menjadi tenaga kerja PPPK melalui pemberkasan dan seleksi yang dilakukan sesama para honorer, pemerintah membentuk UU ASN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar para tenaga honorer setingkat lebih maju mendapatkan fasilitas dan kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup melalui seleksi PPPK yang nantinya mendapatkan honorarium yang tepat dan porsi kerja yang sesuai dengan mestinya. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para PPPK, hal ini di buktikan dengan diberikannya fasilitas berupa honorarium yang sesuai, jam kerja dan porsi kerja yang sesuai serta para PPPK diberikan jaminan tunjangan yang apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dikemudian hari. Kata Kunci: Tenaga Honorer; Pegawai Pemerintah; Perjanjian Kerja


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407002324T142775T1427752022Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1427752022
Publisher
Indralaya : Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
xvi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
KA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search