Skripsi
STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN SINGAPORE INSTITUTE OF ARCHITECT (SIA) MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA
Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, baik timbul karena kesalahan dari pihak pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi dipandang sebagai Undang-Undang yang harus dipatuhi dan mengatur serta mengontrol hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam dunia kontrak konstruksi di Indonesia standar yang digunakan dalam dokumen kontrak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Salah satu standar/sistim kontrak konstruksi dalam dunia internasional yang digunakan banyak negara adalah SIA (Singapore Institute of Architect). Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), berupa hukum positif dan penerapan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Konstruksi di Indonesia dan SIA dalam menyatakan sepakat para pihak terikat dalam kontrak dan mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Perbedaan antara standar kontrak kemudian dianalisis secara kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi SIA, keduanya mempunyai persamaan dimana syarat subjektif dan syarat objektif dijadikan sebagai syarat perjanjian/kontrak yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, kontrak baru dapat disepakati Ketika memiliki suatu hal tertentu yang harus didasari oleh suatu sebab yang halal. Hal yang serupa juga terdapat padasistem akibat hukum, dimana pihak merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan untuk mengganti kerugian.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2407002184 | T142230 | T1422302024 | Central Library (References) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available