Image of DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS/2021/PN MRN DAN NOMOR 866/PID.SUS/2020/PN STB)

Skripsi

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS/2021/PN MRN DAN NOMOR 866/PID.SUS/2020/PN STB)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini berjudul "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mr Dan Nomor 866/Pid.Sus/2020 PN Stb)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah perbedaan ketika memutuskan suatu perkara dengan perkara yang lain, hal ini seringkali menjadi pertanyaan didalam suatu masyarakat tentang bagaimana disparitas ini bisa terjadi. yang mana ketika ada satu kasus yang sama, tetapi cara memberi sanksinya berbeda. hal ini pula yang akhimya mengakibatkan suatu hukum di Indonesia dipertanyakan apakah sanksi-sanksi atau hukuman tersebut sudah sesuai atau belum dan apakah keadilan itu ada atau tidak dan dimana hakim juga mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu perkara. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana dan penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan terjadinya disparitas tindak pidana disebabkan karena beberapa faktor-faktor dari pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Selain itu hakim ketika menjatuhkan suatu putusan tindak pidana tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya yang artinya hakim memang tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. Untuk meminimalisir terjadinya disparitas yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ataupun membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai pedoman penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407002157T142293T1422932024Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1422932024
Publisher
Indralaya : Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Hukum Pidana
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment