Image of PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU

Skripsi

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu hukum penelitian ini belum terwujudnya pelayanan publik sesuai asas umum pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan (Perpuu) sehingga tidak mencerminkan pelayanan cepat, mudah dan terjangkau serta banyaknya kendala seperti jaringan tidak merata, terbatasnya alat pendukung dan terbatasnya petugas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan Adminduk Secara Daring di Disdukcapil Kab. OKU, 2). Bagaimana Penerapan Adminduk Daring di Disdukcapil Kab. OKU. Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian yaitu 1). Pengaturan Pelayanan Pelayanan Publik di Disdukcapil Kab. OKU tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Daring dan Perpuu terkait pelayanan publik dan adminduk. 2). Penerapan Adminduk Daring disimpulkan cukup baik dengan rincian 2 dari 5 dimensi perlu di evaluasi yaitu dimensi tangibles (bukti fisik) karena indikator kendala yaitu jarak jauh dari perkotaan mengalami kesulitan jaringan internet dan harga kuota cukup mahal dan dimensi realiability (keandalan) mengenai indikator kedisiplinan waktu yaitu lambatnya respon diberikan petugas kepada penerima layanan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proses layanan dan terbatasnya jumlah petugas layanan adminduk daring.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407002010T142096T1420962024Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1420962024
Publisher
Indralaya : Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xi, 102 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Pelayanan Publik
Prodi Hukum Administrasi Negara
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment