The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

Skripsi

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

Pratama, Yovie Agustian - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi satu sistem, baik sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama demokratis selama dalam prosesnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada langsung yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya murni karena terdapat aturan mengenai ambang batas suara partai politik sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah anggota DPRD bersangkutan, yang identik dengan keterlibatan partai politik di DPRD. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dan; (2) Bagaimana Implikasi Pengaturan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 memiliki implikasi terhadap pola koalisi partai politik pengusung, legitimasi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembatasan pasangan calon kepala daerah.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407001988T142227T1422272024Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1422272024
Publisher
Indralaya : Program Kekuhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024
Collation
xvii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prosedur hukum
Prodi Hukum Administrasi Negara
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
KA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search