Skripsi
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)
Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn Plg)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Indonesia adalah negara demokratis yang menunjukkan efektivitas demokrasinya melalui pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan dari otoritas rakyat dan memberikan dinamika kekuasaan yang berasal dari rakyat dan mewakili rakyat. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, para terdakwa dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana percobaan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 serta subsidair satu bulan. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg, teori tujuan pemidanaan pembalasan tidak terpenuhi dikarenakan sanksi pidana yang diberikan tergolong ringan, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan melawan hukumnya. Kata Kunci: Penjatuhan, Sanksi Pidana, Pejabat, Penghilangan, Hak Pilih
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2407001286 | T140368 | T1403682024 | Central Library (References) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available