The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)

Skripsi

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)

Audita, Namira A - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn Plg)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Indonesia adalah negara demokratis yang menunjukkan efektivitas demokrasinya melalui pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan dari otoritas rakyat dan memberikan dinamika kekuasaan yang berasal dari rakyat dan mewakili rakyat. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, para terdakwa dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana percobaan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 serta subsidair satu bulan. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg, teori tujuan pemidanaan pembalasan tidak terpenuhi dikarenakan sanksi pidana yang diberikan tergolong ringan, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan melawan hukumnya. Kata Kunci: Penjatuhan, Sanksi Pidana, Pejabat, Penghilangan, Hak Pilih


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407001286T140368T1403682024Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1403682024
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024
Collation
xviii, 94 hlm.; Ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
KA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search