Image of PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2503/PID.SUS/2022/PN MDN)

Skripsi

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2503/PID.SUS/2022/PN MDN)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dengan menggunakan sistem Self Assessment dalam pemungutannya yaitu wajib pajak menghitung serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Surat pemberitahuan pajak merupakan sarana pelaporan dalam sistem ini yang berisikan hasil penghitungan pajak terutang oleh wajib pajak dalam bentuk faktur pajak yang harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan oknum wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau kemudian disingkat faktur pajak TBTS dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya secara ilegal. Tindakan seperti ini layak diberikan sanksi pidana karena merupakan suatu penggelapan pajak sebagaimana yang telah diatur dengan undang-undang karena dapat merugikan pendapatan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan asas lex specialis serta ultimum remedium terhadap pemidanaan bagi pelaku penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan amar putusan pidana terhadap pelaku penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor 2503/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta menelusuri bahan-bahan hukum melalui kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara kepada terdakwa dengan dasar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan sekaligus menunjukkan adanya penerapan asas lex specialis serta ultimum remedium karena sengketa perpajakan identik dengan sanksi yang bersifat administratif dimana sanksi pidana menjadi jalan yang terakhir.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407001337T140403T1404032023Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1404032023
Publisher
Indralaya :  Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xvii, 74 hlm.; Ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment