Image of PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN

Text

PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Ketentuan KUHAP mensyaratkan penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan kepada adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dimaksud berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan kepada setidak tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, agar penyidik tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini juga telah diatur dalam peratura Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.12 tahun 2009 tentang pengawasan penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan tersangka harus memenuhi prosedur, seperti: (1) Adanya laporan, (2) Adanya surat panggilan untuk dimintai keterangan, (3) Menilai alat bukti yang ada, (4)) Menentukan ada tidaknya tindak pidana, (5) Melengkapi alat bukti, (6) Mengadakan gelar perkara baik biasa maupun khusus, dan (7) Menetapkan tersangka. Sedangkan kriteria alat bukti permulaan yang cukup adalah harus terdapat kepastian mengenai perbuatan pidana dan pelakunya. Dengan kata lain kriteria yang dimaksud secara meyakinkan tidak boleh adanya keragu raguan mengenail hal tersebut. Oleh karna itu, alat bukti harus diperoleh secara sah validasinya serta harus bisa dipercaya kredibilitas saksi atau ahli.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507003214T174277T1742772025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1742772025
Publisher
: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xvi, 107 hlm.; ill.; tab.; 29cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment