Image of PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS GUGATAN PERSELISIHAN HAK PEKERJA ALIH DAYA KEPADA PERUSAHAAN PRINCIPAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37PK/PDT.SUS-PHI/2013)

Skripsi

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS GUGATAN PERSELISIHAN HAK PEKERJA ALIH DAYA KEPADA PERUSAHAAN PRINCIPAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37PK/PDT.SUS-PHI/2013)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak secara rinci mengatur tentang sistem outsourcing di Indonesia sehingga penyelesaian perselisihannya masih dianggap rancu dalam keabsahan menggugat antar para pihak yang terikat sistem outsourcing. Permasalahan dari penelitian skripsi ini ialah terkait bagaimana pertimbangan hukum Hakim atas gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih Daya kepada Perusahaan Principal dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013, beserta bagaimana akibat hukum dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 terhadap status hubungan kerja yang mengikat antara pekerja alih daya dan perusahaan principal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penulisan skripsi ini ialah bahwa pekerja alih daya dapat menggugat perusahaan principal dalam hal terjadinya perselisihan karena sifat perjanjian kerja yang mengikat para pihak secara orang-perorangan sehingga kedua pihak tersebut memiliki hubungan kerja yang personal melalui perjanjian kerja bersama. Akibat hukum dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 terhadap status hubungan kerja yang mengikat antara pekerja alih daya dan perusahaan principal ialah bahwa pekerja alih daya dan perusahaan principal memiliki hubungan kerja yang mengikat serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 tersebut dapat menjadi suatu temuan hukum baru dalam memutus sengketa yang pada kasusnya dilayangkan oleh pekerja alih daya kepada perusahaan principal.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407001088T139320T1393202023Central Library (References)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1393202023
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
 xv, 95 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment