Text

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DISAMPAIKAN KE KANTOR PERTANAHAN

---

Penilaian

---

Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i memilikii tanggungi jawabi pentingi dalami pembuatani dani pengesahani Aktai Juali Belii (AJB)i yangi merupakani dokumeni hukumi yangi mengalihkani haki atasi tanah.i Tanggungi jawabi inii meliputii kewajibani untuki memastikani bahwai semuai proseduri dani persyaratani hukumi dipenuhii agari aktai yangi dibuati memilikii kekuatani hukumi yangi sah.i Dalami hali aktai tidaki disampaikani kei Kantori Pertanahan,i PPATi dapati dianggapi bertanggungi jawabi secarai hukumi dani morali atasi akibati yangi timbul, termasuk potensi kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuki menganalisisi pengaturani i Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i dalami menyampaikani aktai juali belii tanahi dani ataui bangunani yangi tidaki disampaikani olehi Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i Kei Kantori Badani Pertanahani Nasionali dani perbuatani baliki i namai dii Kantori Badani Pertanahani Nasional,i i Untuki mengevaluasii dani menelitii tanggungi jawabi Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i terhadapi aktai juali belii yangi telahi memenuhii syarati juali belii tapii tidaki disampaikani keii Kantorii Pertanahanii olehii Pejabatii Pembuatii Aktaii Tanahii (PPAT)i dani i Untuki mengetahuii kepastiani hukumi mengenaii Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i terhadapi aktai juali belii yangi tidaki disampaikani kei Kantori Badani Pertanahan.i Jenisi penelitiannyai adalahi penelitiani hukumi normatif,i Dalami penelitiani inii menggunakani penelitiani normatifi yangi artinyai menelitii bahani hukumi pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitiani inii menunjukkani bahwai kurangnyai pemahamani mengenai prosedur administrasi, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya pengawasan berkontribusi pada fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan pelatihan bagi PPAT, serta penguatan sistem pengawasan dan sanksi untuk memastikan akta jual beli disampaikan secara tepat waktu. Temuan ini diharapkani dapati memberikani wawasani bagii pembentukan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah; Badan Pertanahan Nasional; Akta Jual Beli Tanah

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507001010	T166809	T1668092024	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1668092024

Publisher

: Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024

Collation

xvii, 82 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

EM

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment