Text

KEDUDUKAN SERTIFIKAT TANAH ATAS PUTUSAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DINYATAKAN TIDAK SAH STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2021/PN BTA

---

Penilaian

---

Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dibatalkan apabila akta jual belinya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris (PPAT). Keadaan ini merugikan pembeli karena tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN yang dibatalkan oleh pengadilan karena akta jual belinya tidak sah karena tidak dilakukan di hadapan Notaris (PPAT). Penelitian ini juga mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan mengusulkan suatu konsep pengaturan status akta jual beli tanah di masa mendatang yang memenuhi kriteria kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif (dokumenter) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat formal, seperti tidak melaksanakan akta jual beli di hadapan PPAT. Pertimbangan utama meliputi perlunya pelaksanaan akta tersebut melibatkan kedua belah pihak, dengan disaksikan minimal oleh dua orang saksi. Proses transaksi tanah harus mematuhi ketentuan yang berlaku, meliputi pengukuran tanah, pembuatan akta, penandatanganan, dan penyerahan akta. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih besar, hukum agraria Indonesia (UUPA) harus menganut sistem publikasi positif. Pihak yang dilindungi melalui pendaftaran tanah adalah pemegang sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah menciptakan kepastian hukum, kejelasan hak, dan tertib administrasi pertanahan, sehingga menjamin perlindungan bagi semua pihak, baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak, maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507000996	T165199	T1651992024	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1651992024

Publisher

: Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024

Collation

xviii, 80 hlm.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

EM

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment