Text

MODEL KOLABORASI DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN TIDUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN

---

Penilaian

---

Disertasi dengan judul “Model Kolaborasi Dalam Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Lahan Tidur Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan” ini ditulis oleh Sunarto dengan Promotor Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, Co-Promotor 1 Prof. Dr. Alfitri, M.Si. dan Co-Promotor 2 Dr. Ir. Abdul Najib, M.M. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, telah menjadi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama di wilayah yang didominasi oleh lahan tidur yang tidak termanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kolaborasi berbasis teori Ansell dan Gash dalam formulasi kebijakan pemanfaatan lahan tidur sebagai upaya pencegahan karhutla. Fokus penelitian diarahkan pada tiga kecamatan prioritas, yaitu Kecamatan Indralaya Selatan, Indralaya Utara, dan Pemulutan Barat, yang merupakan wilayah dengan tingkat risiko karhutla tertinggi, mencakup area terbakar sebesar ± 3.100 ha dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menghasilkan luaran berupa peta spasial, seperti Peta Rawan Karhutla, Peta Sebaran Titik Api selama 12 tahun terakhir, Peta Tutupan Lahan, Peta Sebaran Lahan Tidur, dan Peta Areal Terbakar, yang menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods Penelitian Mixed Methods merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Data kuantitatif berupa data spasial dan data sekunder, sedangkan data kualitatif merupakan data informan penelitian. Formulasi kebijakan dilakukan melalui empat tahapan utama: perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa lahan tidur yang tidak produktif menjadi faktor utama pemicu karhutla, sehingga pemanfaatannya menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan. Teknologi Geographic Information System (GIS) diusulkan sebagai instrumen utama untuk memetakan wilayah rawan karhutla secara akurat, mengidentifikasi lahan tidur, dan menyediakan validasi data berbasis bukti. Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terarah dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan lahan tidur untuk mitigasi karhutla. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjadi kerangka kerja utama dalam formulasi kebijakan ini. Tahapan starting condition berfokus pada identifikasi tiga kecamatan prioritas dengan menggunakan data spasial yang akurat dari teknologi GIS sebagai dasar kebijakan strategis. Facilitative leadership menempatkan pemerintah daerah sebagai pemimpin fasilitatif yang memastikan integrasi data lintas sektor melalui koordinasi berkelanjutan. Institutional design menekankan pentingnya pengaturan turunan berupa pedoman operasional dan regulasi yang mengatur kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Collaborative process mengedepankan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun kepercayaan lintas sektor, pengelolaan lahan tidur yang responsif, dan kolaborasi strategis untuk mendukung keberlanjutan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model kolaborasi Ansell dan Gash secara holistik dapat memperkuat efektivitas formulasi kebijakan pemanfaatan lahan tidur dalam pencegahan karhutla. Model ini tidak hanya relevan untuk konteks Kabupaten Ogan Ilir, tetapi juga dapat diadaptasi sebagai kerangka kerja bagi pengelolaan risiko lingkungan di wilayah lain. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan teknologi GIS dengan pendekatan kolaboratif untuk mitigasi risiko karhutla yang berkelanjutan. Model kolaborasi Ansell dan Gash diaplikasikan untuk mendukung formulasi kebijakan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) kondisi awal telah menentukan tiga kecamatan prioritas untuk intervensi berbasis data spasial; (2) kepemimpinan fasilitatif diperlukan untuk memastikan data spasial digunakan secara efektif oleh semua pemangku kepentingan; (3) desain institusional berupa peraturan turunan harus mendukung implementasi teknologi GIS dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD); dan (4) proses kolaborasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, guna membangun kepercayaan, responsivitas, dan keberlanjutan.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507000949	T165838	T1658382024	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1658382024

Publisher

: Prodi Doktor Administrasi Publik., 2025

Collation

xv, 111 hlm., ilus., tab.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351.07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Administrasi Publik

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

EM

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment