Image of PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022). 

Skripsi

PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022). 

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)” ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa yang melatarbelakangi diterapkannya kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022? 2. Apakah penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan TNI pada perkara koneksitas tindak pidana korupsi menurut Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum? Pada akhirnya, hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022, penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam perkara tersebut telah melanggar prinsip kepastian dan persamaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh penggunaan dasar hukum yang tidak relevan menurut asas-asas derogasi yang kemudian berujung pada munculnya dominasi aparat penegak hukum dari latar belakang militer.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507002941T173625T1736252025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1736252025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xiii, 187 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.010 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Pidana Korupsi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment