The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

Text

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

Arkeel, Muhammad Syachdean - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana terkait remisi serta implikasi penghapusan syarat Justice Collaborator dalam perspektif teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pencabutan syarat tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan hak yang lebih luas bagi narapidana dalam mendapatkan remisi sesuai prinsip pemasyarakatan. Kesimpulannya, penghapusan syarat Justice Collaborator dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi berpotensi melemahkan efek jera dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan guna menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan kepentingan pemberantasan korupsi.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507003003T173417T1734172025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1734172025
Publisher
: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xii, 72 hlm.; ill.; tab.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
EM
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search