Skripsi

 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

---

Penilaian

---

Skripsi ini menganalisis tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 tahun 2012 tentang International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Buruh migran merupakan seseorang yang akan terlibat, terlibat atau telah terlibat dalam kegiatan yang dibayar di suatu negara dimana dia bukan warga negara tersebut. Indonesia meratifikasi konvensi internasional migran 1990 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Tentu hal ini dilakukan karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap buruh migran atau anggota keluarganya di negara tempat mereka melakukan pekerjaan. Dengan meratifikasi konvensi internasional migran 1990, buruh migran dan anggota keluarganya mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka selama melakukan pekerjaan. Pemerintahan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral lewat pengiriman tenaga kerja yang bertujuan membantu perekonomian warga negara serta kondisi ini menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang isinya tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Selanjutnya bentuk perlindungan berdasarkan UU No. 6 tahun 2012 tentang perlindungan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya diantaranya hak dan kebebasan dasar, proses hukum yang sebagaimana seharusnya dalam migrasi, perlindungan konsular atau diplomatik, kesamaan hak atas pekerjaan terhadap warga lokal, perampasan atas dokumen identitas buruh migran, hak mengirim penghasilan ke negara asal, hak atas memperoleh informasi, penghargaan terhadap identitas budaya buruh migran serta penghargaan atas kebebasan pendidikan, keagamaan dan moral buruh migran beserta keluarga, dan kewajiban untuk mematuhi hukum lokal. Selain itu pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja migran melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Perwakilan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) RI. Berdasarkan hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran (BP2MI) memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap calon pekerja migran yang akan melakukan pekerjaan. Edukasi tersebut mengandung penjelasan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, pelaksanaan isi dari perjanjian, kewajiban dari buruh migran di negara penempatan, mekanisme penempatan dan juga bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara pengirim dan negara negara tujuan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak- hak buruh migran dan isi perjanjian. Kata Kunci: Buruh Migran, Perlindungan HAM, Hukum Perjanjian Internasional.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2407000087	T129511	T1295112023	Central Library (References)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1295112023

Publisher

Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum., 2023

Collation

 x, 111 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
Perlindungan HAM

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

KA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment