Image of PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)

Skripsi

PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian Putusan judicial review antara MA dengan MK sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara kedua putusan dikarenakan objek pengujian peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016, menanggapi hal ini, DPR melakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengikuti Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah perbedaan penafsiran antara Putusan MA dengan Putusan MK dikarenakan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan yaitu judicial activism dan judicial restraint. Selain itu, DPR seharusnya tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 karena sifat Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang self implementing.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507002385T171491T1714912025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1714912025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xi, 135 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.07
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum tata negara
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment