Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

---

Penilaian

---

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena semakin meningkatnya kasus dari tahun ke tahunnya. Sehingga yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual? Bagaimana penerapan perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual? Bagaimana perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang. Untuk menjawab rumusan di atas maka peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa; menjelaskan bahwa pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas dan tegas sehingga penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual belum dianggap maksimal sehingga diperlukan undang-undang khusus yang dapat melakukan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kekerasan seksual serat dapat memberikanperlindungan hukum terhadap hak-hak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual perlu diatur secara khusus karena selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan keduanya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini sehingga perlu direvisi sehingga sangat diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan materi muatan yang kontroversi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, justru yang menjadi kontroversi tidak hanya dalam pasal-pasalnya bahkan termasuk dari segi nama undang-undangnya sendiri, tujuannya bahkan bentuk penegakan dan perlindungan hukumnya. Sedangkan pasal-pasal yang menjadi kontroversi bukan berkaitan dengan solusi dalam undang-undang tersebut justru yang menjadi kontroversi dari sudut terminologis penjelasan mengenai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.Pengaturan perlindungan hukum terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seksual harus menggunakan konsep perlindungan hukum preventif yang berkesinambungan sehingga dapat menjamin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta dapat memberikan pelayanan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan secara khusus terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, dan Kekerasan Seksual.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507002297	T168321	T1683212020	Central Library (REFERENCES)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1683212020

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2020

Collation

xiv, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum
Prodi Magister Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

TUTI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment