The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAHAN

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAHAN

Aulia, Syadza - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur, mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 207 KUHP yang diperbarui dalam Pasal 240 KUHPN melalui pendekatan hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan, khususnya terkait objek perlindungan, unsur pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPN memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap lembaga negara seperti Presiden, Wakil Presiden, dan DPR, serta mengadopsi sistem denda kategori yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi, termasuk alternatif sanksi seperti kerja sosial. Selain itu, KUHPN menekankan pembedaan antara kritik sah dan penghinaan, yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan dalam KUHPN memperkuat hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan modern, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang batasan antara kritik dan penghinaan, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil tanpa mengorbankan nilai demokrasi.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001397T168289T1682892025Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
.
Call Number
T1682892025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xiv, 110 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
TUTI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAHAN
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search