The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Skripsi

KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Mahesa, Berlian - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Pelanggaran menjelang pemilu yang dilakukan oleh aktor non formal dalam memobilisasi massa menjadi mekanisme yang menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 serta kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemilu Pasal 523 Ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 dapat ditempuh dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk kebijakan kriminal dalaam menyelesaikan permasalahan pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2 diantaranya adalah menggunakan cara penal, tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment) dan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat. Kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 diantaranya adalah sebagai berikut: pelaksanaan peradilan yang tidak efektif, hukum yang tidak berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang tidak terkoordinir dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ketiga, Ancaman pidana dalam UU pemilu direvisi dengan merubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001658T168971T1689712025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1689712025
Publisher
Palembang : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xii, 129 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.070 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Pidana Pemilu
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search