Skripsi

KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023

---

Penilaian

---

Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif DPD mantan narapidana korupsi dan; (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 menilai bahwa ketentuan pada Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki permasalahan konstitusionalitas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur masa tunggu calon anggota legislatif mantan narapidana selama lima tahun; dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan mengenai hak politik mantan terpidana seharusnya dapat dibatasi dan kurangnya pengaturan terkait mekanisme verifikasi keterbukaan informasi oleh calon mantan terpidana. Sehingga, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kredibilitas tinggi. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507001360	T168207	T1682072025	Central Library (REFERENCES)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1682072025

Publisher

Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025

Collation

xii, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

340.07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum
Prodi Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

TUTI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment