The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)

Skripsi

PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)

Haiqal, Muhammad - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi dicantumkan ke dalam suatu dokumen atau akta autentik dan akta di bawah tangan yang disebut sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan akta yang dibuat dihadapan majelis hakim atau dibuat oleh Para Pihak dengan melibatkan pejabat yang berwenang. Namun, akta perdamaian memiliki suatu permasalahan yaitu perdamaian dilakukan dengan tidak melibatkan semua pihak yang terlibat dan pembuatan Akta Perdamaian No. 2883 cacat hukum. Penggugat memiliki hak dan wewenang untuk dilibatkan sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 2/Pen.Pdt/Eksekusi/2020/PN Pkb. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum pembatalan akta perdamaian dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam akta perdamaian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum tidak dilibatkannya semua pihak dalam suatu perjanjian maka perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, hal tersebut bertentangan dengan 1862 dan 1863 KUHPerdata. Sehingga Para Pihak wajib untuk mengikutsertakan semua Pihak yang memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan suatu perjanjian perdamaian. Akta Perdamaian yang disahkan notaris setelah adanya Putusan Eksekusi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga akta perdamaian batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim, Akta Perdamaian No. 2883 yang dibuat dan disahkan notaris bertentangan dengan asas res judicata pro veritate habetur. Sehingga, perjanjian perdamaian bertentangan dengan Pasal 1320 Angka 1 (satu) dan 4 (empat) KUHPerdata.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001328T167979T1679792025Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1679792025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xiii, 88 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Prodi Ilmu Hukum,
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
TUTI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 32/Pdt.G/2023/PN. Pkb)
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search