Image of PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)

Skripsi

PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Norma ambang batas parlemen dan persentasenya menjadi salah satu elemen penting yang digunakan dalam proses pemilu, yang pada awalnya digunakan untuk mencapai stabilitas sistem pemerintahan presidensial. Namun di sisi lain, penerapan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional berdampak pada terciptanya disproporsionalitas suara. Sehingga seringkali norma tersebut dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebab dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pemilu. Hal tersebut tertuang dalam pengujian terbaru atas norma ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen serta kaitannya dengan sistem pemilihan umum proporsional dan sistem pemerintahan presidensial? Dan (2) Bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan analitis, perundang-undangan, dan historis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni penormaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas parlemen dengan putusan berbentuk konstitusional bersyarat lahir atas pertimbangan bahwa norma tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu yang tercermin dari tingginya suara yang terbuang pasca pemilu. Sehingga pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pembaharuan norma ambang batas parlemen.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001324T168172T1681722025Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1681722025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 131 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment