The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MELARIKAN DIRI

Skripsi

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MELARIKAN DIRI

Amanda, Maulina - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan korupsi yang penahanannya ditangguhkan dengan penjamin penangguhan penahanan yang kemudian terdakwa tindak pidana korupsi tersebut mencoba melarikan diri saat masa penangguhan penahanan. Maka dari itu, rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri dan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peranan sanksi hukum pidana dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JMB dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri yang mana penangguhan penahanan diatur dalam menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun pasal tersebut merupakan aturan yang kaku sehingga terdapatnya kekosongan hukum. Kata Kunci : Penahanan, Penangguhan, Pidana


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001457T168556T1685562025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1685562025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xii, 106 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.010 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Pidana Korupsi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MELARIKAN DIRI
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search