The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Skripsi

KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Devisca, Luvia Virna - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ombudsman Republik Indonesia berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta menangani laporan maladministrasi. Namun, dalam praktiknya, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan biasanya direspon dengan diam atau mengajukan keluhan yang tidak ditindaklanjuti secara efektif. Fenomena ini disebabkan oleh kekhawatiran berhadapan dengan aparat birokrasi atau kurangnya pemahaman mengenai peran Ombudsman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan kewenangan Ombudsman dalam penanganan laporan maladministrasi dan bagaimana penerapan pengaturan kewenangan Ombudsman dalam penanganan laporan maladministrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ombudsman menangani laporan maladministrasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terdiri dari lima tahapan, yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan dan pembuktian, tindak lanjut, resolusi, serta rekomendasi dan monitoring. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, seperti tidak berjalannya ajudikasi khusus akibat ketiadaan peraturan pelaksana serta rendahnya kepatuhan terhadap tindakan korektif dan rekomendasi Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan penyusunan peraturan pelaksana agar penyelesaian maladministrasi dapat berjalan lebih efektif.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507001429T168313T1683132025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1683132025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xv, 134 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.07
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu Huklum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search