Image of PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPADA PERUSAHAAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten PALI kepada PT. Nusantara Mekanika Industri dan CV. Anugrah Mandiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) pada proyek pembangunan pemerintah Kabupaten PALI. Kemudian terdapat dua amar putusan yang berbeda dari kedua gugatan yang menyebabkan perbedaan pertanggungjawaban hukum dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini : 1. Apakah pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada perusahaan swasta dalam pembangunan proyek pemerintah pada kasus dalam Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Kasus dalam Putusan Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 dan 121 PK/Pdt/2020 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan pertanggungjawaban hukum, namun pertanggungjawaban hukum tersebut bergantung pada amar putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 590 PK/Pdt/2018 Majelis Hakim mengabulkan gugatan, sedangkan pada Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2020 Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah sepatutnya bertanggungjawab mengganti kerugian yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang sudah ditimbulkan atas pemutusan kontrak sepihak tersebut.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2407003426T145635T1456352024Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1456352024
Publisher
Indralaya : Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.,
Collation
xiii, 122hlm.; tab.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
658. 154 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
unspecified
Edition
-
Subject(s)
Pertanggungjawaban Hukum
hukum perdata
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment