Image of PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada praktiknya dapat dijadikan jaminan kredit tetapi terdapat Bank selaku kreditur pemegang jaminan tersebut yang menghilangkan SK PNS sehinga merugikan nasabah selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia, pertimbangan Hakim dalam putusan yang menyatakan Bank selaku Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan SK PNS sebagai jaminan kredit, dan pertanggungjawaban perdata administratif Bank atas perbuatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia adalah bukan merupakan bentuk jaminan menurut jaminan umum dan jaminan khusus. Namun, Bank menerima SK PNS sebagai jaminan kredit melalui perjanjian kredit berdasarkan prinsip kepercayaan, ditunjang dengan keberadaan surat kuasa dari kantor debitur untuk memotong gaji per bulan debitur demi pelunasan kredit debitur, yang membuat SK PNS sebagai jaminan kredit memiliki nilai ekonomis. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Bank yang menghilangkan dokumen SK PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr belum memenuhi aspek keadilan karena tidak menghukum Bank untuk melakukan upaya penerbitan kembali salinan atau duplikat kepada lembaga yang berwenang untuk itu dan menanggung segala biaya yang timbul untuk itu. Pertanggungjawaban perdata administratif Bank akibat hilangnya dokumen SK PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan putusan tersebut adalah dinyatakan lalai karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan hukuman mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan potensi ditetapkannya sanksi administratif berupa denda dan teguran tertulis oleh Pimpinan Bank Indonesia. Kata Kunci : Bank; Jaminan Kredit; SK PNS

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307006528T131473T1314732023Central Library (Referens)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1314732023
Publisher
Palembang : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 107 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.080 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum Bank, Hukum Perbankan
Prodi Magister Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment