Skripsi

DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP AKTA NOTARIS.

---

Penilaian

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi akta-akta yang dibuat oleh notaris sejak dimulainya implementasi legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi yang diakui secara internasional dalam Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau lazim dikenal sebagai Konvensi Apostille. Legalisasi Apostille mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021 serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan legalisasi Apostille merupakan perluasan (ekstensifikasi) dari wewenang notaris secara umum sebelumnya, sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Apostille, dalam hal dokumen-dokumen notaris akan digunakan di luar wilayah Indonesia, yaitu pada wilayah negara peserta Konvensi Apostille. Hal ini dikarenakan, dalam hal dokumen-dokumen notaris akan digunakan di wilayah negara yang merupakan negara peserta Konvensi Apostille, maka dokumen-dokumen notaris tersebut akan melalui proses legalisasi Apostille yang bersifat wajib. Selanjutnya, terhadap akta-akta notaris, legalisasi Apostille mengesahkan asal usul akta-akta notaris yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi Apostille dengan mengesahkan keaslian tanda tangan pada dokumen tersebut, kapasitas orang yang menandatangani dokumen tersebut dalam bertindak dan, jika sesuai, identitas-identitas segel atau stempel yang ada pada akta notaris. Apostille tidak mengautentikasi isi atau konten akta notaris yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi Apostille.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2307006589	T131210	T1312102023	Central Library (Referens)	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1312102023

Publisher

Palembang : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023

Collation

xiii, 96 hlm.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

343.020 7

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Magister Kenotariatan
Hukum tentang Hak Milik Umum, Legislasi Apostille

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MURZ

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment