Image of PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT.

Skripsi

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT.

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lahat meningkat dari tahun ke tahun didukung oleh data dari Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dimana pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 30 anak dan tahun 2021 meningkat menjadi 38 kasus perkawinan anak. Upaya untuk menekan pernikahan anak di bawah umur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan anak . Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahar dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Normatif didukung dengan wawancara dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini dibentuk dengan maksud menindaklanjuti kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang mencapai angka 68 Kasus dalam kurun waktu Tahun 2022 dengan pertimbangan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lahat belum dapat dikatakan efektif karena kurangnya peran masyarakat dalam peran pentingnya sebagai subjek hukum untuk membantu jalannya peraturan dari pemerintah menyebabkan perjanjian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lahat dan DPPPA Kabupaten ini belum memenuhi kelima faktor untuk menjadi tolak ukur efektifnya sebuah hukum. Kata Kunci: Perkawinan anak, Konseling, Penekanan Angka Kenaikan Perkawinan

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307006153T129174T1291742023Central Library (Referens)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1291742023
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xvi, 79 hlm.; Ilus.; 21 cm
Language
ISBN/ISSN
-
Classification
346.010 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment