Skripsi
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDURAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg).
Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDURAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg)”. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama. Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya kesewenang-wenangan atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan pekerja. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pembahasan dari skripsi ini adalah: (1). Hak-hak pekerja yang harus diberikan perusahaan jika melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pada pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (2). Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta status hukum pekerja yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan, bahwa pekerja yang terikat PKWT dilakukan secara terus menerus menjadi pekerja PKWTT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (7) Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penggantian hak, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga pada akhirnya pekerja
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2307003432 | T106372 | T1063722023 | Central Library (Referens) | Available |
No other version available