Skripsi

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENERAPKAN UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENGANIAYAAN (Studi Putusan No.14/Pid.B/2021/PN.Pdg Jo. No.42/Pid.B/2021/PN.Swl Jis. No.864/Pid.B/2021/PN.Pdg)

---

Penilaian

---

Banyak perkara tindak pidana dengan kerugian ringan yang masih diselesaikan di pengadilan dan belum mencerminkan rasa keadilan terutama dari sisi pelaku. Jaksa sebagai penuntut umum sebagai pengendali perkara atau dominus litis berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau dilakukan penghentian penuntutan. Melihat kesenjangan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dalam prakteknya, ada beberapa perkara penganiayaan yang tidak diupayakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) bagaimana pertimbangan Jaksa Penunut Umum tidak menerapkan upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada kasus penganiayaan pada putusan Putusan No.14/Pid.B/2021/PN.Pdg Jo.No.42/Pid.B/2021/PN.Swl Jis.No.864/Pid.B/2021 /PN.Pdg?, 2) bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan di masa yang akan datang secara maksimal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Jaksa Penuntut Umum belum berperan aktif dan belum memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. 2) Upaya yang dapat dilakukan agar Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan di masa yang akan datang secara maksimal yaitu melalui FGD (Focus Grup Discussion), Pelatihan (In House Training) sebagai Fasilitator, Perlu adanya perubahan pada proses persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pemberian Sanksi berupa teguran tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengupayakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Penghentian Penuntutan

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2307004304	T107024	T1070242023	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1070242023

Publisher

Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023

Collation

xiv, 117 hlm.;Ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

345.050 7

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum Acara Pidana
Prodi Magister Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

PITRIA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment