The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan perjanjian kawin berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015

Text

Penerapan perjanjian kawin berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015

Adhe Andreas - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum
perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan
berlangsung. Penelitian yang berjudul PENERAPAN PERJANJIAN
KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015. Ingin
mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian
Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
Dengan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan Analitis (Analytical Approach), dan pendekatan
Perbandingan (Comparative Approach). Dengan mengkaji rumusan
masalah Bagaimanakah penerapan perjanjian kawin pasca putusan
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Apa dasar Hakim
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, dan
Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca
putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil
penelitian, perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan sedang
berlangsung dapat diterapkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris,
karena Putusan Mahkamah Agung merupakan yurisprudensi sebagai
salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua
pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat perjanjian
kawin.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Pasal 29, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
T00098Central LibraryAvailable
Detail Information
Series Title
-
Call Number
-
Publisher
Inderalaya : Fak. Hukum., 2018
Collation
xv, 112 hlm. : ilus. + CD
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum perkawinan
Jurusan MAgister Kenotariatan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Adhe Andreas
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search