The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)

Text

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)

Marshanda, Adinda Titania - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara bebas pelaku obstruction of justice pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterlibatan profesi hukum dalam skema obstruction of justice pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dikarenakan Terdakwa hanya memberi “saran” yang mana Majelis Hakim PK mengikuti rasio legis dibuatnya Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang secara jelas mengatur “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Hal yang bersifat fisik terletak pada kalimat “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”. Sehingga perbuatan memberi saran menandakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fisik dari tindakan ini. Dan keterlibatan profesi hukum khususnya Advokat dalam obstruction of justice tidak boleh berlindung pada Pasal 16 UU Advokat dan Advokat yang merintangi proses penegakan hukum bertentangan dengan Pasal 21 UU Tipikor serta Kode Etik Profesi Advokat. Kata Kunci: Obstruction of Justice, Ratio Decidendi, Tindak Pidana Korupsi


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307000254T88100T881002023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T881002023
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023
Collation
xiii, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.010 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Pengadilan tindak pidana korupsi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search