Text
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Skripsi ini berjudul “Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan lain sebagainya. Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu bagaimana kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan dan apa akibat hukum jika kewajiban pemerintah tidak terpenuhi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum menggunakan metode penelitian deskriptif analitis serta melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan anak adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dengan menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, serta waktu yang sesingkat mungkin dalam pembuatan dokumen kependudukan anak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Terdapat akibat hukum jika kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan tidak terpenuhi yakni akibat hukum dalam perspektif pemerintah sebagai pengemban kewajiban dan akibat hukum dalam perspektif masyarakat sebagai pengemban hak.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2307004286 | T106030 | T1060302023 | Central Library (Referens) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available