Text

 KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PELAKSANANYA

---

Penilaian

---

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dalam Persekutuan, juga terkait dengan maksud membagi keuntungan, bertentangan norma mengenai honorarium Notaris, karena dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris tidak mencari dan membagi keuntungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, karakter hukum Persekutuan yang sesuai dengan pelaksanaan jabatan Notaris adalah, Persekutuan dipandang secara terbatas sebagai kantor bersama, yang mana masing-masing dari para Notaris memasukkan inbreng misalnya berupa biaya listrik, alat tulis kantor, sewa bangunan, dan tenaga kebersihan. Kesemuanya, dimanfaatkan untuk mengefisiensikan pengeluaran operasional dibandingkan apabila mendirikan kantor secara mandiri, bukan untuk mencari dan membagi keuntungan, tetapi terbatas kepada menerima manfaat dari inbreng tersebut. Implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana Persekutuan Perdata Notaris adalah ketidakpastian hukum karena ketentuan mengenai Persekutuan dalam UUJN-P menjadi multitafsir terkait bentuk inbreng apa yang dimasukkan dan perihal frasa “dengan maksud membagi keuntungan” yang bertentangan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Kebijakan hukumnya di masa mendatang, demi kepastian hukum, adalah dengan jalan menambah satu ayat dalam Persekutuan dalam UUNN perubahan berikutnya yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dijalankannya jabatan Notaris dalam bentuk Persekutuan diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, adalah dengan menambahkan penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan “Persekutuan Perdata” adalah kantor bersama Notaris.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2307000021	T87750	T877502022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T877502022

Publisher

Inderalaya : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

x, 116 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

347.050 7

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum acara perdata
Prodi Magister Kenotariatan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment