Text

PELAKSANAAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

---

Penilaian

---

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat tambahan yang digunakan DPR RI untuk melindungi kehormatan, nama baik, dan martabat anggotanya. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Sidang Majelis Kehormatan Dewan memuat ketentuan yang mengatur tata cara MKD. Anggota DPR harus memiliki moral dan nilai-nilai yang mewakili negara yang berbudaya untuk menegakkan legitimasi kekuasaan rakyat. Namun nyatanya, ada anggota DPR yang tidak jujur yang bertindak tidak etis, mencemarkan nama baik dan kepercayaan masyarakat. Alhasil, MKD kini menjadi instrumen pelengkap DPR untuk meningkatkan nama baik DPR di mata masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan berikut dibahas dalam tesis ini: (1) Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas Dewan Kehormatan Dewan? (2) Bagaimana penguatan kelembagaan MK? Kajian ini bersifat normatif dan menggunakan metodologi studi pustaka untuk menarik informasi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Temuan analisis studi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan fungsi MKD, antara lain inkonsistensi lintas pasal, terminologi “pengadilan”, dan tindak lanjut pengaduan. Persyaratan untuk memulai persidangan dapat dijelaskan, kemampuan MKD untuk membentuk panel persidangan dan membuat penilaian dalam kasus-kasus individual dapat ditingkatkan, dan kemandirian kelembagaan MKD dapat diperkuat semuanya. Kata kunci : Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kode Etik

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2307001288	T91217	T912172022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T912172022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

viii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348.598 07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
peraturan pemerintahan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment