The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS (FREELANCE) ATAS PEMBLOKIRAN PLATFORM DIGITAL PENUNJANG KERJA

Text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS (FREELANCE) ATAS PEMBLOKIRAN PLATFORM DIGITAL PENUNJANG KERJA

Heriansyah, M. Rizky - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Latar belakang dari penulisan skripsi ini ialah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah dalam memblokir suatu platform digital yang mana platform tersebut merupakan sarana bagi para pekerja lepas (freelance) untuk bekerja supaya memperoleh dan memenuhi kesejahteraan kehidupan bagi mereka. Akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut pihak pekerja lepas (freelance) tidak dapat mengakses layanan platform digital dan berdampak pada pekerjaan mereka bahkan menyebabkan putusnya hubungan kerja yang terjadi akibat platform digital yang digunakan tidak dapat diakses atau diblokir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran platform digital ditinjau dari perspektif hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (freelance) atas pemblokiran platform digital penunjang kerja. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemblokiran platform digital yang dilakukan oleh pemerintah dalam penelitian ini memiliki landasan yuridisnya yaitu dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait. Para pekerja lepas (freelance) juga mempunyai hak perlindungan hukum atas tindakan pemerintah dalam memblokir platform digital yang merugikan mereka.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307003238T105979T1059792023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1059792023
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023
Collation
xii, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
344.040 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum kesehatan umum
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS (FREELANCE) ATAS PEMBLOKIRAN PLATFORM DIGITAL PENUNJANG KERJA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search